Kabar mengenai peraturan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan ternyata bukan sebuah kabar burung atau kabar tak pasti.

Dalam waktu dekat, Menteri Perdagangan akan mengeluarkan secara sah peraturan undang-undang terhadap pelaku bisnis online atau ecommerce,

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina mengatakan ada beberapa poin dalam rancangan peraturan Menteri Perdagangan terhadap pelaku bisnis online atau ecommerce yang harus dipahami.

1. Semua situs perdagangan online harus terdaftar

Dalam arti, pengusaha online tak bisa lagi melakukan aktivitas jual-beli online secara bebas. Selain itu, pelaku bisnis online juga harus mendeklarasikan etika bisnis yang dimiliki. Dan tak kalah penting, pengusaha online dilarang mewajibkan konsumen membayar produk yang dikirim tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu.

Kesepakatan yang dimaksud adalah invoice atau bukti akan terjadinya transaksi serta segala hal etika transaksi bisnis.

2. Audit Data dan Bukti Transaksi

Pelaku bisnis online juga harus menyusun data dan bukti transaksi dengan benar. Data transaksi ini nantinya bisa digunakan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum.

3. Diberlakukan Hukum Perdagangan Internasional

Dikarenakan perdagangan online bersifat global, maka Kementerian Perdagangan membolehkan pihak yang nantinya mengalami sengketa perdagangan untuk memilih kaidah hukum perdagangan internasional.

Jadi, Srie mengatakan, pihak yang bersengketa tidak harus menyelesaikan sengketa menurut hukum perdagangan Indonesia. Cuma, sebagai bentuk perlindungan konsumen, situs perdagangan dari dalam negeri maupun luar negeri diwajibkan mematuhi hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia.

4. Diwajibkan Pembuatan Kontrak Perdagangan

meski transksi dalam bisnis online bersifat digital, Srie mengatakan, kontrak perdagangan dalam transaksi elektronik harus tetap memasukkan keterangan terkait identitas, spesifikasi barang, legalitas barang, nilai transaksi, persyaratan dan waktu pembayaran, prosedur pengembalian, dan prosedur pengiriman barang.

Situs e-commerce luar maupun dalam negeri juga diwajibkan membuat kontrak perdagangan online ini dalam bahasa Indonesia.

Kontrak ini harus disimpan dalam kurun waktu tertentu dan boleh menggunakan tanda tangan elektronik sebagai pelengkap kontrak.

5. Wajib Memiliki Trustmark (Tanda Kepercayaan) atau Verified Ecommerce

Situs perdagangan online juga harus memiliki trustmark. Dengan adanya trustmark internasional, konsumen akan merasa lebih aman saat berbelanja di situs tersebut.

6. Diberlakukan Daftar Hitam (Blacklist) Untuk Perlindungan Konsumen

Kementerian Perdagangan akan menerbitkan daftar hitam alias blacklist bagi situs perdagangan online yang melanggar aturan berdasarkan laporan yang masuk ke Kementerian Perdagangan.

Dengan begitu, konsumen akan merasa lebih aman saat berbelanja secara online. “Situs-situs yang telah diaudit nanti disusun berdasarkan yang sudah mendaftar, yang sudah memiliki trustmark dan situs yang di-blacklist,” kata Srie.

Apakah peraturan Menteri Perdagangan terhadap pelaku bisnis online atau ecommerce ini benar-benar dapat mengurangi angka kriminal/penipuan online?. Dan apakah regulasi peraturan ecommerce ini tidak terlalu ketat?. Bagaimana nasib Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ingin memulai perdagangan secara online?.

Kesimpulan singkat AWK untuk Menteri Perdagangan

Menurut saya, jangan terlalu ketat dan mempertimbangkan kembali peraturan yang akan dikeluarkan. Dikhawatirkan, pelaku usaha kecil yang ingin terjun secara online tidak siap untuk menerima peraturan undang-undang terhadap ecommerce ini.

-- Bagikan dengan shortlink: https://is.gd/jthz7y
X