Kemarin malam, saya mendapatkan pesan Whatsapp dari sahabat saya, Adrian Luis, berupa link website yang isi headlinenya tentang “Akhirnya Sri Mulyani Keluarkan Aturan Pajak Toko Online”.

Ini sangat menarik sekali karena sejak tahun 2014, saya sudah membahas Kementerian Dagang Indonesia Siapkan Aturan Perdagangan Online dan setelah 6 tahun akhirnya ada kejelasan di awal tahun 2019 dari Kementerian Keuangan Indonesia, ibu Sri Mulyani, tentang pengaturan pajak toko online yang sebenarnya sudah keluar sejak tahun 2018 tetapi baru sah dirilis di tahun 2019.

Aturan pajak toko online dikeluarkan dalam PMK No.210/PMK.010/2018 yang isinya tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sisem elektronik (e-commerce).

ISI PMK NO. 210/PMK.010/2018

1. Bagi Pedagang dan Penyedia Jasa yang Berjualan Melalui Platform Marketplace

a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace

b. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepadap enyedia platform marketplace.

c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun

d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban Penyedia Platform Marketplace

a. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP (Penghasilan Kena Pajak)

b. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jas 

c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta

d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Untuk diketahui, yang dimaksud dengan penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. 

Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over-the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

3. Bagi E-commerce di luar Platform Marketplace

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. 

BAGAIMANA NASIB TOKO ONLINE?

Kalau mengikuti aturan negara, maka pelaku bisnis sekalipun secara online, punya tugas untuk menyetor pajak. 

Dalam pengaturan perpajakan yang telah disebutkan dalam PMK No.210/PMK.010/2018, ada 3 pajak yang akan dikutip yaitu:

  1. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tertunggak sebesar 10%.
  2. Pajak pertambahan nilai.
  3. Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM).

Nasib toko online di Indonesia yang bayar pajak?. Kalau menurut saya, justru akan lebih baik dibandingkan toko online yang tidak bayar pajak. Kenapa?. 

Kalau Anda sebagai pemilik bisnis dan berpikir dari segi leverage atau scale-up bisnis, maka Anda akan tahu bahwa terkadang butuh pajak sangat dibutuhkan dalam aspek tertentu sekalipun laporan pajak Anda adalah individual.

Tentu saja ada peraturan perpajakan yang memiliki batas penghasilan yang seharusnya dibayar sebagai wajib pajak.

Untuk mendapatkan salinan PMK-210 ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai program dan layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

Punya pertanyaan mengenai artikel ini, silahkan tulis pada kolom komentar dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. 🙂

Shares
X