Kemarin siang (08 November 2012), saya mendapatkan informasi menarik dari salah satu milis yang saya ikuti, yaitu tentang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang dimana diskusinya cukup menarik.

Setelah dari milis, saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman disalah satu group yang ada di facebook tentang Peraturan Pemerintah (PP) Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) ini dan hasilnya cukup menarik yang dimana hampir 20 members aktif lebih memilih “menggabaikan” yang arti dalam tanda kutip adalah mengamati terlebih dahulu efesiensi PP PSTE bagi transaksi bisnis yang mereka jalankan secara elektronik (Online).


Berbeda dengan saya yang justru sangat tertarik sekali untuk mempelajari Peraturan Pemerintah (PP) yang satu ini. Kenapa?. Mungkin karena berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai seorang konsultan dan juga aktifitas saya, yang membuat saya harus menguasai setiap pasal yang terdapat dalam PP PSTE.

Sebelum terbit atau di sahkan, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan selama tahun 2012. Apalagi PP PSTE ini memperjelas setiap hal atau setiap pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Buat Anda yang penasaran dengan isi dari PP PSTE, silahkan dapat langsung download di sini.

Bagaimana Nasib Pelaku Toko Online atau eCommerce?

Walaupun belum semuanya saya pelajari, tetapi ada hal menarik yang saya temukan dari PP PSTE ini terhadap nasib pelaku Toko Online atau eCommerce di Indonesia.

Seperti kutipan PP PSTE pada bagian ketiga tentang “Persyaratan Transaksi Elektronik” yang dimana pasal 46 ayat (20) berbunyi, “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan pleh para pihak wajib memperhatikan: a. Iktikad baik ; b. Prinsip kehati-hatian ; c. Transparansi ; d. Akuntabilitas ; dan e. Kewajaran”.

Yang pengartian umumnya seperti ini, jika ada pelaku Toko Online yang melanggar salah satu dari pasal 46 ayat (20), katakan saja penipuan produk secara online atau penipuan transaksi secara online, maka Anda dapat melaporkan dan menuntut si pelaku dengan memberikan bukti-bukti yang ada baik digital maupun non digital. Karena itu jika transaksi secara online, usahakan bukti transfer dana tidak dihilangkan dan juga jika terjadi pembicaraan secara tertulis seperti SMS atau BBM atau WhatApps, pastikan tersimpan sebagai bukti yang sah.

PP PSTE bagi pelaku eCommerce, menurut saya akan sangat membantu dalam mengembangkan dan bertransaksi secara online baik dari segi penjual maupun dari segi pembeli.

Yang menjadi pengamatan saya dan pertanyaan saya saat ini adalah apakah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik akan pasti dijalankan?. Jika Ya, apakah dapat dipastikan kekuatan hukum akan penipuan transaksi secara online dapat ditegak-kan?. Maka saya mengajak Anda untuk sama-sama mengamati PP PSTE ini yang bukan hanya di terbitkan dan disahkan, melainkan juga harus dijalankan agar pelaku penipuan transaksi secara online memiliki ruang gerak yang sempit.

Semoga artikel saya tentang “PP PSTE Terbit! Bagaimana Nasib Pemilik Toko Online?” dapat menambah wawasan Anda dan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa memberikan komentar terbaik Anda.